Toto Suharto Tampung Aspirasi Infrastruktur hingga Mobil Ambulans di Desa Salakadomas.
KUNINGAN - Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PAN, Toto Suharto, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Balai Desa Salakadomas, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, Senin (6/7/2026). Kegiatan tersebut dihadiri pemerintah desa dan sekitar 100 warga yang memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan di wilayahnya.
Kedatangan legislator dari Daerah Pemilihan Jabar XIII yang meliputi Kabupaten Kuningan, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran itu disambut hangat oleh jajaran Pemerintah Desa Salakadomas. Mewakili Kepala Desa Agus Nurdin, Sekretaris Desa Yudi Nursamsi menyampaikan sejumlah usulan prioritas yang dinilai mendesak untuk menunjang pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Desa Salakadomas mengajukan beberapa kebutuhan pembangunan, mulai dari perbaikan jaringan irigasi, jalan usaha tani (JUT), jalan lingkungan, hingga pengadaan ambulans desa. Menurut Yudi, sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat sehingga infrastruktur pendukung pertanian perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.
“Perbaikan irigasi dan jalan usaha tani sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas pertanian masyarakat. Selain itu, kami juga berharap adanya dukungan pembangunan jalan lingkungan dan bantuan ambulans desa untuk pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kebutuhan ambulans desa menjadi salah satu aspirasi yang paling sering disampaikan warga. Keberadaan kendaraan tersebut dinilai penting untuk menunjang layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan cepat saat kondisi darurat.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Toto Suharto menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan diinventarisasi dan diteruskan kepada perangkat daerah terkait sesuai mekanisme perencanaan pembangunan yang berlaku. Ia juga membuka peluang agar sebagian usulan dapat diperjuangkan melalui jalur aspirasi DPRD Provinsi Jawa Barat.
Dalam pemaparannya, Toto menekankan pentingnya pemerintah desa memahami dan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai pintu masuk berbagai program pembangunan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Menurutnya, banyak usulan pembangunan yang gagal terakomodasi bukan karena tidak penting, melainkan karena tidak masuk dalam sistem perencanaan secara tepat.
“Input melalui SIPD harus menjadi perhatian pemerintah desa. Program yang baik harus masuk terlebih dahulu dalam sistem perencanaan agar dapat diproses dan diperjuangkan pada tahapan berikutnya,” jelasnya.
Toto juga menilai pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi kebutuhan utama masyarakat pedesaan. Karena itu, pembangunan jalan desa, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi harus tetap menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan produktivitas masyarakat serta mendukung agenda ketahanan pangan.
Ia menambahkan, setiap usulan pembangunan harus disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar dapat masuk dalam dokumen perencanaan daerah sebelum dibahas pada proses penganggaran.
“Peran anggota DPRD provinsi adalah menjembatani kebutuhan masyarakat daerah dengan kebijakan pembangunan pemerintah provinsi. Karena itu, aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami kawal agar tidak berhenti pada tahap administrasi,” tegasnya.
Pada sesi dialog, salah seorang warga menyoroti kondisi harga kebutuhan pokok yang dinilai mengalami penurunan setelah kegiatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah tidak berjalan sementara waktu. Warga meminta tanggapan terkait hubungan program tersebut dengan fluktuasi harga pangan di pasar.
Menjawab pertanyaan itu, Toto menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program pemerintah yang harus didukung karena bertujuan meningkatkan kecukupan gizi anak-anak Indonesia. Namun, ia mengakui masih diperlukan pembenahan dalam tata kelola pelaksanaannya.
“Tujuan program ini sangat baik karena untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak kita. Yang perlu dibenahi adalah tata kelolanya. Jangan sampai keberadaan MBG memengaruhi harga kebutuhan pokok di pasar,” ujarnya.
Menurut Toto, penerima manfaat program harus benar-benar tepat sasaran dan mekanisme pengadaan bahan pangan perlu diatur secara baik agar tidak menimbulkan gejolak harga. Ia berjanji akan menyampaikan masukan masyarakat tersebut kepada Fraksi PAN di tingkat provinsi maupun pusat.
“Jangan sampai harga kebutuhan pokok naik saat SPPG beroperasi, lalu turun ketika SPPG libur. Stabilitas harga harus tetap terjaga sehingga masyarakat dan pelaku usaha sama-sama terlindungi,” katanya.
Melalui kegiatan pengawasan tersebut, Pemerintah Desa Salakadomas berharap berbagai aspirasi yang telah disampaikan dapat masuk dalam program pembangunan daerah dan memperoleh dukungan anggaran, terutama untuk sektor pertanian, infrastruktur dasar, dan pelayanan kesehatan masyarakat. (Bud)