 |
| Anggota DPRD Jabar Fraksi PAN Toto Suharto Kawal Aspirasi Petani Desa Bendungan ke Pemprov Jabar. |
KUNINGAN - Kebutuhan pembangunan infrastruktur pertanian menjadi perhatian utama warga Desa Bendungan, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan. Aspirasi tersebut mengemuka dalam agenda reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Toto Suharto, yang digelar pada Kamis (11/6/2026).
Dalam pertemuan yang dihadiri perangkat desa dan masyarakat tersebut, sejumlah usulan pembangunan disampaikan sebagai upaya memperkuat sektor pertanian yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian warga.
Kepala desa bersama masyarakat menyoroti pentingnya peningkatan sarana penunjang pertanian, mulai dari pembangunan bendungan irigasi, jalan usaha tani, hingga perbaikan saluran pengairan yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak para petani.
Penduduk Desa Bendungan sebagian besar menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian. Karena itu, keberadaan infrastruktur yang memadai dinilai sangat menentukan produktivitas lahan dan kesejahteraan masyarakat.
Selain sektor pertanian, warga juga mengusulkan perbaikan jalan lingkungan serta jembatan yang menjadi akses penting mobilitas masyarakat sehari-hari. Menurut mereka, kondisi infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung aktivitas pertanian, tetapi juga memperlancar distribusi hasil panen dan kegiatan ekonomi lainnya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Toto Suharto mengakui bahwa pemerintah desa saat ini menghadapi keterbatasan ruang fiskal untuk membiayai pembangunan. Sebagian besar anggaran desa, kata dia, telah diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat sehingga alokasi pembangunan fisik menjadi semakin terbatas.
Karena itu, dirinya hadir melalui kegiatan reses untuk menyerap berbagai kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi dalam program pembangunan daerah maupun sumber pendanaan lainnya.
Politisi asal daerah pemilihan Kuningan itu menjelaskan bahwa usulan yang disampaikan belum memungkinkan direalisasikan pada tahun anggaran 2026 karena proses penyusunan dan penetapan anggaran sudah berjalan. Namun demikian, seluruh aspirasi tersebut akan diupayakan masuk dalam perencanaan pembangunan tahun 2027.
"Usulan ini harus terlebih dahulu di input di tingkat Desa melalui SIPD. Dengan cara ini, usulan bisa kita kawal di Pemprov Jabar," ungkapnya.
Ia menegaskan, proses pengawalan akan dimulai dari penginputan usulan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), kemudian diperjuangkan agar dapat masuk ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat sebagai dasar penyusunan program dan anggaran.
Menurut Toto, tahapan tersebut sangat penting mengingat banyaknya usulan pembangunan dari berbagai daerah di Jawa Barat yang harus bersaing untuk memperoleh dukungan anggaran pemerintah provinsi. Tanpa pengawalan yang konsisten, peluang sebuah program untuk masuk dalam prioritas pembangunan akan semakin kecil.
Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan pentingnya peran wakil rakyat asal daerah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kedekatan dengan wilayah dan pemahaman terhadap kebutuhan lokal dinilai menjadi modal penting untuk memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti sebatas usulan.
Saat ini, jumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang berasal dari Kabupaten Kuningan relatif terbatas. Karena itu, Toto mengajak masyarakat memanfaatkan keberadaan wakil rakyat dari daerahnya untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan yang belum tertangani.
Melalui agenda reses tersebut, masyarakat Desa Bendungan berharap berbagai usulan yang telah disampaikan dapat memperoleh perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur pertanian yang menjadi urat nadi perekonomian desa. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. (Bud)