 |
| Dana Desa Terpangkas, Ini Aspirasi Pemdes dan Warga Desa Sukasari Kepada Drs H Toto Suharto, S.Farm., Apt. |
KUNINGAN - Keterbatasan anggaran pembangunan desa akibat berkurangnya alokasi Dana Desa menjadi salah satu persoalan utama yang disampaikan masyarakat saat kegiatan pengawasan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, Toto Suharto S.Farm., Apt., di Desa Sukasari, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, Senin (13/7/2026).
Dalam dialog bersama pemerintah desa dan warga, sejumlah kebutuhan pembangunan mengemuka. Mulai dari perbaikan jalan lingkungan, jalan poros desa, jalan usaha tani, peningkatan sarana pendukung penanganan stunting, hingga pelebaran jalan kabupaten yang menjadi akses utama masyarakat.
Toto Suharto menilai persoalan yang dihadapi Desa Sukasari merupakan gambaran kondisi yang juga dialami banyak desa di Kabupaten Kuningan. Kebutuhan pembangunan fisik masih cukup besar, sementara kemampuan fiskal desa semakin terbatas setelah adanya penyesuaian alokasi Dana Desa untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Persoalan yang disampaikan masyarakat hampir sama dengan desa-desa lainnya. Infrastruktur dasar masih menjadi kebutuhan utama, mulai dari jalan lingkungan, saluran irigasi, jalan usaha tani hingga jalan kabupaten yang kondisinya rusak dan belum tersentuh perbaikan,” ujar Toto.
Salah satu aspirasi yang mengemuka adalah usulan pelebaran ruas jalan kabupaten yang melintasi wilayah Sukasari. Menurut warga, kondisi badan jalan saat ini dinilai semakin sempit dan kurang memadai untuk menampung mobilitas kendaraan, terutama kendaraan besar yang melintas dari arah Mandirancan.
Menurut Toto, peningkatan kapasitas jalan tersebut penting untuk menunjang konektivitas antarwilayah sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat.
“Usulan pelebaran jalan ini sangat rasional. Selain meningkatkan aksesibilitas masyarakat, juga dapat mendukung pergerakan barang dan jasa yang menjadi penggerak ekonomi desa,” katanya.
Selain infrastruktur transportasi, sektor pertanian juga menjadi perhatian. Toto menyoroti potensi sumber daya air yang tersedia di wilayah tersebut, namun belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang sistem irigasi pertanian dan perkebunan.
Ia menilai penguatan infrastruktur irigasi akan berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Sukasari.
“Sumber air sebenarnya tersedia, tetapi belum tergarap optimal. Ke depan ini perlu direncanakan dengan baik agar bisa dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pertanian masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Sukasari, Nana Lukmana, SIP, mengungkapkan mayoritas aspirasi masyarakat masih berkutat pada kebutuhan pembangunan fisik desa.
Menurutnya, masyarakat berharap adanya dukungan pemerintah untuk menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur yang hingga kini belum rampung akibat keterbatasan anggaran.
“Yang paling banyak disampaikan masyarakat tentu pembangunan fisik, seperti jalan lingkungan dan jalan poros desa. Selain itu ada juga perhatian terhadap upaya percepatan penanganan stunting agar ke depan bisa menuju zero stunting,” kata Nana.
Ia menjelaskan, upaya penanganan stunting membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai, mulai dari sarana posyandu hingga penguatan peran kader kesehatan di tingkat desa.
Di bidang infrastruktur, Nana mengaku masih memiliki pekerjaan rumah berupa penyelesaian jalan yang menjadi akses menuju kawasan wisata desa. Ruas jalan sepanjang sekitar satu kilometer tersebut saat ini baru sampai tahap pemadatan dan masih membutuhkan pengaspalan.
“Kurang lebih tinggal satu kilometer lagi yang belum selesai. Kondisinya sudah dipadatkan, tinggal pengaspalan. Itu merupakan akses yang juga mendukung potensi wisata desa,” ujarnya.
Menurut Nana, tantangan pembangunan di Sukasari tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan anggaran, tetapi juga kondisi geografis wilayah yang membutuhkan pembangunan sejumlah jembatan penghubung.
Awalnya pemerintah desa memperkirakan hanya membutuhkan dua unit jembatan. Namun setelah dilakukan perencanaan lebih rinci, ternyata diperlukan empat jembatan sehingga kebutuhan anggaran membengkak.
“Awalnya kami memperkirakan hanya dua jembatan, ternyata setelah dihitung harus membangun empat jembatan. Akibatnya anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Ditambah lagi sekarang Dana Desa juga mengalami penyesuaian, sehingga banyak program harus disesuaikan kembali,” tuturnya.
Terkait kondisi tersebut, Toto Suharto menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan dikawal melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang berlaku.
Ia menjelaskan, setiap usulan harus masuk ke dalam tahapan perencanaan mulai dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), penyusunan RKPD, KUA-PPAS, hingga pembahasan APBD Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, peran anggota legislatif bukan hanya menyerap aspirasi, tetapi juga memastikan usulan masyarakat memiliki jalur perjuangan yang jelas dalam proses penganggaran.
“Tidak semua aspirasi bisa langsung direalisasikan. Namun tugas kami adalah mengawal agar usulan masyarakat masuk dalam proses perencanaan dan mendapat perhatian dalam pembahasan anggaran daerah,” tegasnya.
Toto juga meminta pemerintah desa dan masyarakat tetap optimistis menghadapi perubahan kebijakan Dana Desa. Menurutnya, program Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu menciptakan sumber pendapatan baru bagi desa dalam jangka panjang.
“Ke depan ada regulasi yang mengatur sebagian keuntungan KDMP akan menjadi Pendapatan Asli Desa. Karena itu program ini perlu dikawal bersama agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan potensi pertanian yang cukup besar serta dukungan akses wisata yang terus berkembang, masyarakat Sukasari berharap berbagai kebutuhan infrastruktur yang selama ini tertunda dapat segera masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan. (Bubud Sihabudin)