 |
| Ledakan populasi monyet dan babi hutan yang mengepung lahan pertanian di Desa Seda, menjadi salahsatu aspirasi yang disampaikan warga. |
KUNINGAN - Persoalan gangguan satwa liar di wilayah kaki Gunung Ciremai kembali menjadi sorotan. Warga Desa Seda, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, mengeluhkan semakin masifnya serangan monyet dan babi hutan yang merusak lahan pertanian hingga masuk ke kawasan permukiman. Kondisi tersebut bahkan membuat sebagian petani mulai meninggalkan lahan garapan karena hasil panen yang terus menurun.
Keluhan itu terungkap dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, Drs. H. Toto Suharto, S.Farm., Apt., di Desa Seda. Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 100 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah desa, BPD, LPM, kelompok tani, tokoh masyarakat, hingga warga setempat.
Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang saat ini dihadapi desa. Mulai dari keterbatasan anggaran desa, kebutuhan pembangunan infrastruktur pertanian, hingga ancaman satwa liar yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
Sekretaris Desa Seda, Cahyadi, menjelaskan mayoritas penduduk Desa Seda menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Lebih dari 90 persen warga bekerja sebagai petani dengan komoditas utama padi, pisang, umbi-umbian, dan berbagai hasil perkebunan lainnya.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, produktivitas pertanian masyarakat terus terganggu akibat meningkatnya populasi monyet dan babi hutan yang turun dari kawasan hutan.
Desa Seda diketahui berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) sehingga menjadi salah satu desa penyangga yang paling sering berinteraksi dengan satwa liar penghuni kawasan konservasi tersebut.
Menurut Ulis, serangan satwa liar kini tidak hanya terjadi di lahan pertanian yang berada dekat kawasan hutan. Kawanan monyet bahkan sudah masuk hingga ke lingkungan permukiman warga.
Akibatnya, berbagai tanaman pertanian yang menjadi sumber penghasilan masyarakat mengalami kerusakan hampir setiap musim tanam. Pisang, singkong, ubi, jagung hingga berbagai tanaman buah menjadi sasaran utama.
“Mayoritas masyarakat kami petani. Dengan populasi babi dan monyet yang terus bertambah, masyarakat sangat dirugikan. Dulu kami masih bisa memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pertanian sendiri, sekarang banyak yang harus membeli ke pasar karena hasil kebun rusak,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat sebagian warga mulai kehilangan semangat mengelola lahan. Tidak sedikit petani yang memilih mengurangi aktivitas bercocok tanam karena khawatir hasil panen kembali habis dirusak satwa liar.
Pemerintah Desa Seda mengaku memiliki keterbatasan anggaran dan peralatan untuk menangani persoalan tersebut secara mandiri.
Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan masyarakat, mulai dari penjagaan kebun hingga mendatangkan pihak tertentu untuk mengusir satwa liar. Namun hasilnya dinilai belum efektif karena populasi monyet dan babi hutan terus bertambah.
Menurut Ulis, persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga lembaga terkait yang memiliki kewenangan terhadap kawasan konservasi.
“Kami tidak mungkin menangani sendiri. Ini bukan hama biasa seperti serangga. Dibutuhkan penanganan yang lebih serius dan terintegrasi. Kalau terus dibiarkan, bukan hanya petani yang dirugikan, tetapi juga ketahanan pangan bisa terganggu,” katanya.
Ia berharap ada kebijakan khusus untuk desa-desa penyangga kawasan TNGC yang selama ini harus menanggung dampak langsung keberadaan satwa liar.
Selain persoalan hama, Pemerintah Desa Seda juga menyampaikan dampak keterbatasan anggaran pembangunan desa.
Menurut Ulis, penyesuaian alokasi dana desa untuk mendukung program nasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) membuat sejumlah rencana pembangunan yang sebelumnya telah disusun terpaksa ditunda.
Kondisi tersebut berdampak pada berbagai program prioritas desa, termasuk pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat.
“Perencanaan yang sudah disusun banyak yang terganggu karena keterbatasan anggaran. Akibatnya beberapa program belum bisa dilaksanakan sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai desa hulu yang memiliki banyak sumber mata air, Desa Seda juga menghadapi persoalan jaringan irigasi yang belum optimal.
Warga mengeluhkan banyak saluran irigasi yang mengalami kerusakan dan kebocoran sehingga distribusi air ke lahan pertanian tidak maksimal. Padahal keberadaan irigasi sangat menentukan keberhasilan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi desa.
Selain itu, masyarakat juga meminta pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani yang selama ini menjadi akses utama menuju area pertanian.
Menurut warga, infrastruktur yang memadai akan membantu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperlancar distribusi hasil panen.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Toto Suharto mengaku prihatin dengan kondisi yang dihadapi masyarakat Desa Seda.
Ia menilai persoalan monyet dan babi hutan saat ini sudah berada pada level yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Menurut Toto, serangan satwa liar tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi, tetapi juga memunculkan rasa pesimis di kalangan petani karena hasil kerja mereka terus terancam.
“Ini sudah menjadi keresahan masyarakat. Bahkan ada lahan yang mulai ditinggalkan karena petani merasa hasil pertaniannya tidak aman. Monyet sekarang bukan hanya ada di kebun, tetapi sudah masuk ke rumah-rumah warga,” katanya.
Toto mengungkapkan, berdasarkan aspirasi yang diterimanya, berbagai komoditas pertanian seperti pisang dan umbi-umbian hampir selalu menjadi sasaran serangan satwa liar.
Kondisi tersebut menyebabkan pendapatan petani menurun drastis. Padahal sektor pertanian merupakan sumber ekonomi utama masyarakat Desa Seda.
“Kasihan masyarakat. Yang tadinya bisa mendapatkan penghasilan dari hasil kebun, sekarang banyak yang habis dirusak. Dampaknya langsung terhadap ekonomi keluarga,” ujarnya.
Menurut Toto, persoalan tersebut tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah desa.
Menurutnya, perlu ada kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Kuningan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Balai TNGC, hingga pemerintah pusat untuk mencari solusi yang berkelanjutan.
Ia menilai keberadaan satwa liar memang harus dilindungi sebagai bagian dari ekosistem kawasan konservasi. Namun di sisi lain, negara juga harus hadir melindungi masyarakat yang kehidupannya terdampak secara langsung.
“Harus ada formulasi yang tepat sehingga keseimbangan antara konservasi dan kepentingan masyarakat bisa terjaga. Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang terus menanggung kerugian,” tegasnya.
Toto berjanji akan membawa berbagai aspirasi tersebut ke tingkat provinsi agar dapat menjadi bahan pembahasan dengan instansi terkait.
Selain persoalan satwa liar, Toto juga menyoroti kebutuhan pembangunan infrastruktur pertanian di Desa Seda. Ia menilai jalan usaha tani dan jaringan irigasi merupakan sarana vital yang harus mendapatkan perhatian pemerintah.
Menurutnya, keberadaan infrastruktur yang baik akan meningkatkan efisiensi produksi pertanian sekaligus mendukung upaya regenerasi petani di masa depan.
“Anak-anak muda sekarang banyak yang enggan menjadi petani. Salah satu penyebabnya karena sektor pertanian dianggap tidak menjanjikan. Kalau fasilitas pendukungnya baik, hasil pertanian meningkat, tentu minat generasi muda untuk bertani juga bisa tumbuh kembali,” ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Kuningan dapat memberikan dukungan melalui program pembangunan infrastruktur pertanian yang bersumber dari APBD.
Toto juga menekankan pentingnya perhatian terhadap Desa Seda sebagai wilayah hulu yang memiliki banyak sumber mata air.
Menurutnya, kondisi infrastruktur dan tata kelola lingkungan di wilayah hulu akan berdampak langsung terhadap wilayah-wilayah di bagian hilir.
Karena itu, pembangunan saluran irigasi dan sarana pendukung pertanian tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat Desa Seda, tetapi juga bagi kawasan yang lebih luas.
“Kalau wilayah hulu terjaga dan infrastrukturnya baik, manfaatnya akan dirasakan sampai ke daerah hilir. Karena itu desa-desa seperti Seda harus mendapatkan perhatian yang memadai,” katanya.
Di akhir kegiatan, Toto menegaskan komitmennya untuk mengawal berbagai aspirasi masyarakat Desa Seda di DPRD Jawa Barat, mulai dari penanganan gangguan satwa liar, pembangunan infrastruktur pertanian, hingga kebutuhan anggaran pembangunan desa.
“Petani adalah fondasi ketahanan pangan. Ketika petani menghadapi persoalan, pemerintah harus hadir memberikan solusi. Aspirasi masyarakat Desa Seda ini akan kami perjuangkan sesuai kewenangan yang ada,” pungkasnya. (Bubud Sihabudin)