 |
| Giliran Warga Desa Kertawinangun Salurkan Aspirasi kepadaDrs H Toto Suharto, S.Farm., Apt. |
KUNINGAN - Aspirasi Pemdes serentak bermunculan, akibat keterbatasan APBDes pasca pemangkasan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Hal ini disaksikan langsung dalam setiap kegiatan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, Drs H Toto Suharto, S.Farm., Apt bersama masyarakat belakangan ini.
Pemangkasan anggaran berdampak signifikan, hingga terjadi penundaan sejumlah agenda pembangunan di tingkat desa. Warga kini mencari opsi lain untuk melanjutkan berbagai pembangunan yang telah direncanakan tersebut. Salahsatunya melalui penyampaian aspirasi, supaya anggaran dapat ditangani oleh APBD Provinsi Jawa Barat. Seperti yang dilakukan Pemdes dan warga di Desa Kertawinangun, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, Sabtu (4/7/2026),
Dalam dialog bersama pemerintah desa dan 100 warga, berbagai kebutuhan pembangunan yang belum terealisasi disampaikan secara terbuka. Mulai dari pembangunan gedung pertemuan desa yang tertunda, perbaikan jalan desa, peningkatan jalan lingkungan, hingga kebutuhan jaringan irigasi yang dinilai mendesak untuk menunjang aktivitas masyarakat.
Perwakilan pemerintah desa menjelaskan, sejumlah program yang sebelumnya telah direncanakan dalam APBDes 2026 terpaksa mengalami penyesuaian akibat berkurangnya kemampuan anggaran desa. Salah satu proyek yang terdampak adalah pembangunan gedung serbaguna yang seharusnya telah memasuki tahap pemasangan atap.
Selain itu, kondisi jalan desa yang belum mendapatkan penanganan juga menjadi perhatian warga. Padahal, usulan pembangunan telah diajukan melalui mekanisme perencanaan pemerintah daerah dan menunggu tindak lanjut dari tingkat yang lebih tinggi.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Toto Suharto menegaskan kehadirannya merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus sarana menyerap kebutuhan masyarakat secara langsung.
Menurutnya, persoalan keterbatasan anggaran desa saat ini bukan hanya dialami Kertawinangun, melainkan menjadi fenomena yang dirasakan banyak desa setelah adanya perubahan kebijakan penganggaran di tingkat nasional.
"Kondisi ini memang dirasakan hampir seluruh desa. Karena itu, berbagai kebutuhan pembangunan yang belum dapat dibiayai desa perlu dicari alternatif melalui dukungan program pemerintah provinsi sesuai kewenangan yang ada," ujarnya.
Toto menilai sektor infrastruktur dasar tetap harus menjadi perhatian utama, terutama pembangunan jalan desa, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi yang berkaitan langsung dengan produktivitas masyarakat serta mendukung agenda ketahanan pangan nasional.
Ia menjelaskan, setiap usulan pembangunan harus diselaraskan dengan program dan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar dapat masuk dalam dokumen perencanaan daerah sebelum diperjuangkan dalam pembahasan anggaran.
Legislator asal Daerah Pemilihan Jabar XIII yang meliputi Kabupaten Kuningan, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran itu memastikan akan mengawal berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat agar tidak berhenti pada tahap pengajuan administrasi.
Menurut Toto, keberadaan wakil rakyat di tingkat provinsi memiliki peran penting dalam menjembatani kebutuhan daerah dengan kebijakan pembangunan yang disusun pemerintah provinsi.
"Kami akan berupaya mengawal usulan-usulan yang menjadi kebutuhan masyarakat agar memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan anggaran sesuai mekanisme yang berlaku," katanya.
Kunjungan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan pembangunan yang dihadapi desa. Di tengah keterbatasan anggaran yang terjadi saat ini, warga berharap kebutuhan infrastruktur yang selama ini tertunda dapat memperoleh perhatian dan dukungan dari pemerintah provinsi. (Bud)