Reses di Sukaraja, Warga Sampaikan Aspirasi Irigasi hingga BPJS, Toto Suharto Siap Kawal Aspirasi ke Pemprov.
KUNINGAN - Berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Desa Sukaraja, Kecamatan Ciawigebang, mengemuka dalam kegiatan Reses III Tahun Sidang 2025-2026 Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil Jabar XIII, Drs. H. Toto Suharto, S.Farm., Apt., yang digelar di GOR Desa Sukaraja, Senin (15/6/2026). Sekitar 100 warga hadir dalam kegiatan tersebut untuk menyampaikan aspirasi yang diharapkan dapat diperjuangkan hingga tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kepala Desa Sukaraja, Yaya Nuryana, dalam sambutannya berharap kegiatan reses menjadi jembatan bagi berbagai kebutuhan masyarakat desa agar dapat masuk dalam perencanaan pembangunan provinsi. Ia menegaskan masih banyak kebutuhan infrastruktur yang memerlukan dukungan pemerintah, salah satunya pembangunan tembok penahan tanah (TPT) di sejumlah titik yang dinilai mendesak.
"Semoga Pak Dewan bisa menjembatani usulan dari desa ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota Fraksi PAN DPRD Kabupaten Kuningan Ade Jafar Sidiq, unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta berbagai elemen warga lainnya.
Dalam pemaparannya, Toto Suharto menjelaskan kegiatan reses merupakan amanat undang-undang yang mewajibkan anggota legislatif turun langsung ke masyarakat setiap caturwulan untuk menyerap aspirasi. Menurutnya, kondisi anggaran Desa secara umum mengalami berbagai penyesuaian karena adanya fokus pemerintah dalam mendukung program nasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Ia mengingatkan agar setiap usulan pembangunan dari desa tetap melalui mekanisme yang berlaku, mulai dari pembahasan dan penganggaran di tingkat desa hingga dapat diteruskan ke tingkat provinsi.
"Semua usulan harus melalui tahapan yang benar, termasuk dalam penyusunan APBDes, sehingga memiliki dasar yang kuat saat diperjuangkan ke tingkat yang lebih tinggi," katanya.
Toto juga menyatakan dukungannya terhadap program KDMP yang dinilai mampu meningkatkan pendapatan asli desa sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat lokal.
Pada sesi dialog, warga menyampaikan beragam persoalan yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat. Sektor pertanian menjadi perhatian terbesar. Warga mengeluhkan keterbatasan sumber air tanah dan minimnya pasokan irigasi sehingga sebagian besar lahan pertanian masih bergantung pada curah hujan.
Masyarakat meminta pemerintah mendorong solusi, agar pertanian di Sukaraja tidak lagi bergantung pada sistem tadah hujan. Selain itu, warga juga mengungkapkan persoalan BPJS Kesehatan yang kerap tidak aktif saat dibutuhkan, sehingga pasien harus pulang dari rumah sakit tanpa mendapatkan layanan yang maksimal.
Keluhan lain yang disampaikan meliputi harapan adanya tarif listrik yang lebih terjangkau, pendidikan gratis hingga jenjang SMA dan perguruan tinggi, kebutuhan alat pengolahan sampah, hingga perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan nonformal Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA).
Perwakilan MDTA menyebutkan terdapat 6 lembaga MDTA di Desa Sukaraja dan 5 di antaranya telah terdaftar secara resmi. Namun hingga kini lembaga tersebut dinilai belum mendapatkan perhatian memadai, baik dari sisi infrastruktur maupun insentif bagi tenaga pengajar.
"Kami memiliki beban kerja yang sama dengan guru di sekolah formal, tetapi perhatian pemerintah masih sangat minim," ungkap salah seorang peserta.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Toto Suharto memberikan sejumlah solusi yang dapat ditempuh masyarakat dan pemerintah desa. Untuk persoalan irigasi, ia mendorong Pemerintah Desa Sukaraja segera menyusun proposal kepada dinas terkait agar kerusakan saluran yang menyebabkan air tidak sampai ke wilayah hilir dapat segera ditangani.
Menurutnya, salah satu solusi yang layak dipertimbangkan adalah pembangunan sistem pipanisasi untuk menjamin distribusi air ke lahan pertanian lebih efektif.
Terkait bidang pendidikan, Toto memperkenalkan program Sekolah Rakyat yang saat ini tengah dikembangkan pemerintah, termasuk di Kabupaten Kuningan. Program tersebut ditujukan bagi masyarakat kurang mampu dengan sistem pendidikan yang bebas biaya.
Sementara untuk persoalan sampah, ia menilai setiap desa perlu memiliki program bank sampah sebagai solusi pengurangan dan pengelolaan limbah berbasis masyarakat. Usulan tersebut, kata dia, akan turut diperjuangkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar mendapatkan dukungan program dan anggaran.
Melalui kegiatan reses tersebut, berbagai aspirasi warga Sukaraja mulai dari infrastruktur, pertanian, kesehatan, pendidikan hingga lingkungan hidup tercatat untuk dibawa ke pembahasan lebih lanjut di tingkat provinsi, dengan harapan dapat diwujudkan menjadi program pembangunan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. (Bubud)