Reses di Desa Sindang, Toto Suharto Tampung Aspirasi Infrastruktur, Pertanian hingga Penguatan Ekonomi Desa.
KUNINGAN - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil Jabar XIII, Drs H Toto Suharto, S.Farm., Apt menampung aspirasi masyarakat Desa Sindang, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan, agar dapat masuk dalam perencanaan pembangunan tingkat provinsi. Pertemuannya dengan masyarakat pada Kamis (11/06/2026) merupakan bagian dari kegiatan Reses III Tahun Sidang 2025-2026.
Reses digelar di Gedung Serbaguna Desa Sindang dan dihadiri sekitar 100 peserta itu menjadi forum dialog antara wakil rakyat dan masyarakat terkait kebutuhan pembangunan desa di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berlangsung.
Dalam sambutannya, Toto menjelaskan, reses merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota DPRD untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ia menilai kondisi fiskal saat ini membuat banyak pemerintah desa menghadapi tantangan dalam merealisasikan berbagai program pembangunan.
“Sekarang banyak desa sedang menghadapi situasi yang tidak mudah karena adanya efisiensi anggaran. Karena itu saya hadir untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat dan memastikan aspirasi yang belum terakomodasi dalam APBDes maupun APBD kabupaten bisa diperjuangkan melalui APBD Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
Mantan anggota DPRD Kabupaten Kuningan selama 3 periode tersebut menjelaskan, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Melalui fungsi penganggaran, DPRD dapat mengawal usulan-usulan yang berasal dari desa agar memperoleh perhatian dalam proses penyusunan anggaran daerah.
Menurutnya, usulan pembangunan harus melalui tahapan perencanaan yang terstruktur, mulai dari RKPDes, RKPD hingga KUA-PPAS sebelum dibahas dalam mekanisme penganggaran pemerintah daerah.
“Usulan yang sudah masuk dan mendapatkan persetujuan pada tingkat kabupaten akan memiliki peluang lebih besar untuk diperjuangkan di tingkat provinsi. Di Badan Anggaran DPRD Jawa Barat itulah kami mengawal berbagai kebutuhan masyarakat,” katanya.
Dalam forum tersebut, Toto mengaku memberi perhatian khusus terhadap sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan produktivitas masyarakat desa, terutama infrastruktur pendukung pertanian.
Ia menyebut kebutuhan seperti perbaikan jalan usaha tani, jaringan irigasi, serta sarana penunjang pertanian lainnya menjadi salah satu fokus yang akan diperjuangkannya.
Selain pembangunan fisik, Toto juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagai strategi menghadapi keterbatasan anggaran.
Menurutnya, desa perlu memperkuat sumber-sumber pendapatan melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pemanfaatan peluang ekonomi yang muncul dari program pemerintah, termasuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Ia menilai keberadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga berpotensi menjadi pasar baru bagi produk-produk lokal yang dihasilkan masyarakat desa.
Dalam sesi dialog, masyarakat menyampaikan sejumlah kebutuhan yang dinilai mendesak. Di sektor pendidikan, warga mengusulkan bantuan perangkat komputer dan laptop untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar. Sementara di bidang kesehatan, masyarakat berharap adanya peningkatan akses layanan kesehatan bagi warga kurang mampu yang belum terdaftar dalam program BPJS.
Persoalan pemberdayaan ekonomi juga menjadi perhatian warga. Pengurus BUMDes Desa Sindang mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha desa, khususnya pada sektor hilir dan jaringan distribusi produk.
Saat ini, BUMDes mengelola program ketahanan pangan melalui usaha peternakan ayam petelur yang didanai dari alokasi Dana Desa. Namun anjloknya harga telur sejak Mei 2026 menyebabkan keuntungan usaha turun drastis, dari sebelumnya mencapai sekitar Rp7 juta per bulan, kini menjadi hanya ratusan ribu rupiah.
Pengelola BUMDes juga mengusulkan dukungan bagi pengembangan UMKM serta pembentukan bank infak sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, pihaknyaemerangkan, peningkatan layanan kesehatan bagi warga kurang mampu merupakan salah satu prioritas Gubernur KDM dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama melalui program bantuan jaminan kesehatan.
Sementara terkait keterbatasan anggaran yang dialami BUMDes, ia menilai kondisi serupa juga terjadi di banyak desa akibat penyesuaian fiskal yang sedang berlangsung.
“Karena itu desa harus semakin kreatif dalam membangun kemandirian ekonomi. Pemerintah provinsi akan terus mendorong program-program yang mampu memperkuat ekonomi desa dan membuka peluang usaha masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan reses turut dihadiri anggota DPRD Kuningan Fraksi PAN Ade Abdul Jafar Siddiq, unsur Pemerintah Desa Sindang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), pengurus BUMDes, perwakilan Kecamatan Lebakwangi, tokoh masyarakat, serta kalangan pemuda.
Melalui forum tersebut, berbagai usulan yang disampaikan masyarakat akan dihimpun sebagai bahan pengawalan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Provinsi Jawa Barat. (Bubud)